“SISI –SISI NEGATIF UJIAN NASIONAL”

Perhelatan rutin tahunan ujian nasional (UN) telah usai. Sebagai sebuah kebijakan pemerintah UN jelas ada sisi positif (manfaat) dan juga ada sisi negatifnya (madharat). Sebagaimana Khamr, manfaatnya juga ada tapi madharatnya jauh lebih besar dibanding dengan manfaatnya- sehingga kemudian- Islam melarang minum khamr. Untuk kausus ujian nasional, manfaatnya jelas ada, tapi sebagaimana khamr- dampak/ekses negatif dari UN itu jauh lebih besar dibanding dengan manfaatnya. Tulisan ini sengaja hanya akan mencoba menguak dampak negatif dari pelaksanaan UN dengan sistem yang ada sekarang. Bukankah UN yang sungguh telah menghabiskan dana negara atau uang rakyat yang sangat banyak itu- langsung maupun tidak langsung- sebenarnya telah meninggalkan efek negatif terhadap masyarakat di dalam mempersepsi keberadaan pendidikan nasional?. Dampak negatif dari sistem ujian nasional yang ada sekarang ini adalah bergesernya paradigma (wijhat al- Nadzar) bagi para praktisi pendidikan, peserta didik dan wali pseserta didik.

Pertama, konstruk berfikir para kepala sekolah/madrasah dan guru tentang hakekat atau substansi dari kegiatan pendidikan sekarang ini hanyalah sebatas mengantarkan para peserta didik untuk lulus ujian nasional saja. Akibatnya, tentang bagaimana mengantarkan peserta didik untuk menjadi anak yang cerdas sebagaimana dirumuskan dalam tujuan utama pendidikan nasional, tidak pernah terpikirkan secara sistemik. Karena yang penting bagaimana para peserta didik itu siap berlaga dalam UN yang hanya terdiri dari tiga mapel tersebut.

Kedua, dampak ujian nasional bagi peserta didik adalah timbulnya pemahaman yang keliru terhadap makna bejalar di sekolah/madrasah. Tujuan studi (belajar) yang mestinya dalam rangka mencari ilmu (thalab al- ‘ilmi), kecerdasan dan akhlak yang mulia (akhlak al-Karimah) berubah menjadi sekedar meraih elulusan ujian nasional untuk tuga mapel UN. Akibatnya, mapel-mapel yang tidak di- UN- kan akhirnya menjadi dinomorduakan, termasuk gurunya. Kondisi demikian ini masih diperparah oleh sistem pelaksanaan UN-nya tidak jujur. Setiap kali ada pelaksanaan UN hampir pasti muncul aroma yang cukup tajam bahwa ada beberapa sekolah/madrasah yang dalam pelaksanaan UN- nya tidak fair-play alias tidak jujur. Artinya, dalam pelaksanaan UN di tingkat sekolah/madrasah itu panitianya dan tentu dengan “restu” kepalanya secara langsung atau tidak langsung membantu siswa supaya lulus UN, misalnya dengan cara memberi kunci jawaban kepada peserta UN, dan juga bisa dengan cara menggunakan siswa pandai untuk “dicontoh” oleh peserta didik yang memang lemah.

Sebenarnya untuk mendeteksi sebuah sekolah/madrasah bertindak curang atau tidak itu tidak terlalu sulit, di antaranya menanyakan kepada para peserta didik yang baru saja menyelesaikan belajarnya (tamat). Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa sebuah sekolah/madrasah itu melakukan curang/ tidak. Di samping itu, di dunia pendidikan kita sekarang ini muncul “keanehan-keanehan”. Misalnya, ekarang ini banyak sekolah/madrasah yang pada tahun lalu tingkat kelulusan UN- nya mencapai di atas 90% bahkan banyak yang 100%, sekarang ini malah justru hasil UN- nya di bawag 50%. Keanehan lain misalnya pada UN yahun yang lalu, ada sekolah/ madrasah yang sarprasnya pas-pasan, gurunya rata-rata di bawah standar bahkan mis-macth serta proses KBM nya tidak karuan alias sering kosong, tapi hasil kelulusannya luar biasa karena mencapai di atas 95% bahkan sampai 100%. Sementara di pihak lain ada sekolah/madrasah yang sarprasnya lengkap dan bagus, gurunya sudah memenuhi standar, proses KBM-nya bagus, sementara hasil UN-nya hanya berkisar antara 70 s/d 80 %. Pertanyaannya adalah “ada apa denganmu panitia UN di tingkat sekolah/madrasah?”

Bagi penulis, sekolah/madrasah yang dalam pelaksanaan UN- nya itu tidak jujur dan tidak fair-play, sebenarnya lembaga pendidikan tersebut telah melakukan “kejahatan intelektual” secara berjama’ah. Siapa yang paling berdosa, tidak lain adalah panitia UN di tingkat sekolah/madrasah yang tentu saja “dikomandani” oleh kepala sekolah/kepala madrasahnya. Mengapa saya katakan sebagai kejahatan intelektual? Tidak lain karena mereka para panitia UN dan kepala sekolah/ madrasah yang mestinya menjunjung nilai-nilai akademis dalam dunia ilmu malah justru melakukan kecurangan. Dengan melakukan kecurangan, berarti telah menafikan nilai-nilai akademis dari sebuah kegiatan pendidikan yaitu kejujuran (fairness) dan obyektifitas (objectivity) itu sendiri. Kalau dalam wilayah ilmu itu tidak jujur, jelas itu merupakan bentuk “kejahatan intelektual”. Bukankah dalam dunia ilmu itu mestinya harus bersemboyan “boleh salah tapi tidak boleh bohong”. Dan halnya dalam ranah/dunia politik, jargon yang dipakai adalah “bohong itu boleh tapi tidak boleh salah”. Bagi sekolah/madrasah yang dalam pelaksanaan UN- nya curang, maka akan berdampak pada peserta didik di kelas bawahnya yang tahun berikutnya akan melaksanakan UN. Mereka para adik kelas yang tahu bahwa kakak kelas dalam UN nya itu dibantu oleh guru, maka jelas mereka akan “ogah-ogahan” dalam belajar karena mereka tahu bahwa nanti pada saat UN pasti akan dibabntu oleh guru sebagaimana kakak kelasnya dulu.

Ketiga, dampak negatif terhadap wali peserta didik adalah bahwa sekarang ini sudah banyak wali peserta didik yang beranggapan bahwa yang namanya sukses pendidikan anaknya yaitu apabila anaknya lulus ujian nasional. Degan demikian para wali peserta didik sudah tidak lagi memperdulikan apakah anaknya itu akhlak/kelakuannya baik atau tidak, menjadi tambah mandiri, berwawasan luas, kretaif dan inovatif atau tidak?. Yang penting apabila sudah lulus UN berarti sudah berhasil. Konsekuensi asumsi yang demikian adalah wali peserta didik kemudian menjadi kurang respek terhadap pengawasan dan pendampingan belajar anaknya. Orang tua baru akan peduli terhadap belajar anaknya ketika UN sudah dekat, sementara untuk saat-saat di luar menjelang UN, anak tidak pernah dimotivasi untuk belajar secata kontinue.

Di samping apa yang telah diuraikan di atas, sebenarnya dampak negatif dari sistem UN yang ada sekarang ini juga melanda ke lembaga-lembaga /para pengelola pendidikan non pemerintah. Harus diingat bahwa para pengelola lembaga pendidikan non-pemerintah dalam membangun gedung/ RKB dan pengadaan fasilitas pendidikan yang lain itu, dananya berasal dari hutang bank. Kemudian guru dan karyawannya 100% swasta . Mereka berkewajiban “menyicil” tiap bulan ke Bank dan membayar guru/karyawan tiap bulan. Coba apa yang bakal terjadi apabila sekolah tersebut banyak yang tidak lulus?. Dengan demikian lembaga-lembaga pendidikan non pemerintah yang kondisinya demikian- penulis yakin- akan berusaha dengan “cara apapun” yang penting para siswanya harus lulus UN. Sebab, kalau sampai terjadi banyak yang tidak lulus UN akan dapat berakibat fatal dan bahkan bisa terjadi “kiamat” di lembaga pendidikan tersebut. Sebab, secara empirik, lembaga pendidikan non pemerintah yang demikian itu, sebenarnya bukan saja berfungsi sebagai wahana pencerdasan anak bangsa/peserta didik tetapi juga berfungsi ekonomis, yakni sebagai “lahan penghidupan” bagi guru dan pegawai yang berada di dalamnya beserta keluarganya. Dengan demikian kelulusan UN itu ada hubungannya dengan “dapur”..

Tawaran Solusi

Untuk menghindari pro dan kontra tentang perlu-tidaknya ada ujian nasional, maka penulis menawarkan alternatuf solusi. Pertama, kiembalikan fungsi UN itu itu sebagai sekedar alat “pemetaan” (mapping) kualitas pendidikan, bukan sebagai alat penentu kelulusan. Jadi, UN itu berfungsi seperti sistem Ebtanas yang model dahulu. Artinya anak tetap mendapat STTB dan nilai Ebtanas sebagai lampiran dari STTB tersebut. Ketika UN tidak dijadikan alat penentu kelulusan, maka pelaksanaan UN di sekolah/madrasah jelas cenderung akan lebih fair-play dan jujur karena tidak ada rasa khawatir peserta didiknya tidak lulus. Kemudian yang menentukan lulus-tidaknya peserta didik, diserahkan kepada sekolah/madrasah. Kedua, apabila UN itu tetap dijadikan alat penentu kelulusan, maka agar UN itu lebih demokratis dan adil, batas kelulusan (passing-grade) yang dijadikan patokan kelulusan itu jangan hanya ada satu seperti sekarang, tapi paling tidak ada tiga tipologi /strata passing-grade, misalnya : tipe A dinyatakan lulus dengan passing grade 5,1, tipe B lulus dengan passing grade 4,1 dan tipe C lulus dengan passing grade 3,1. Dan sejak awal pendaftaran UN peserta didik sudah mendaftar UN dengan preferensi tipe /passing-grade yang sesuai dengan kemampuan dirinya. Sekarang ini kan tidak adil. Sekolah/madrasah yang pinggiran, sekolah/madrasah yang gurunya belum memenuhi standar, sekolah/madrasah yang sarprasnya sangat tidak memenuhi, passing-grade-nya disamakan dengan sekolah yang sudah berstandar SSN. Dimana letak keadilannya?. Apabila tiga tipologi passing-grade itu sejak awal sudah ditawarkan kepada peserta didik yang akan melaksanakan UN berarti telah ada keadilan dalam dunia pendidikan kita. Peserta didik yang mendapat nilai tinggi tentu akan masuk ke sekolah-sekolah favorit- sementara yang nilainya rendah- akan memilih sekolah/madrasah yang sekiranya mau menerima dirinya sesuai dengan nilai hasil UN/NEM yang dimiliki. Demikian, Wallahu a’lam bi al- Shawab.

21 Maret 2009 at 7:33 am 3 komentar

MEMBANGUN TEOLOGI UKHUWAH


bapak

Drs. H. Moh. Dawamudin, M.Ag.

Dalam kehidupan empirik, pluralitas dalam kehidupan (al-tanawwu’ fi al-hayat) manusia dalam berbagai hal/aspek adalah satu keniscayaan, dan nanpaknya pluralitas ini juga merupakan sunnatullah yang harus kita terima dengan sikap inklusif. Kita sudah melihat dalam kehidupan faktual bahwa suku, bahasa, ras, agama bahkan sampai pandangan ideologi yang ada di muka bumi ini sangat beragam. Dengan demikian menolak pluralitas dalam hehidupan manusia di alam jagat ini nampaknya sesuatu yang sangat mustahil. Bahkan dalam Islam sendiri- apabila kita melihat di dalam sejarah Islam- kita akan menemukan berbagai firqah, madzhab yang bermacam-macam dan banyak. Atas fakta empiris pluiralitas itu, maka dalam konteks interaksi sosial sekarang ini, yang perlu dibangun adalah “teologi ukhuwwah” atau teologi kebersamaan trans-agama. Ini penting karena di Indonesia ini yang namanya agama sangat banyak jumlahnya. Persoalan kerukunan umat umat beragama selalu menarik untuk diwacanakan. Kemajemukan agama di Indonesia ini “memungkinkan” munculnya berbagai ketegangan yang tidak mustahil mengarah kepada “konflik” antaragama. Di era reformasi atau kira-kira mulai tahun 1997 akhir sampai sekarang, di Indonesia ini masih sering dijumpai kerusuhan dan radikalisasi massa yang menggunakan dan atau berdalih atas nama agama. Seringkali konflik, ketegangan dan pertentangan yang terjadi di masyarakat “menggered” aspek/ranah agama atau lembaga agama ke dalam pusaran konflik. Padahal, dalam banyak hal, kerusuhan dan konflik horisontal itu lebih banyak disulut oleh faktor non-agama. Landasan teoritis sekaligus teologis tentang ukhuwah dalam Islam itu sudah punya yaitu pada ayat terakhir surat al-Kafirun “lakum dinukum waliyadin” (bagimu agamamu dan bagiku agamaku). Makna dari ayat tersebut tentu adanya keharusan bersama untuk saling menjaga eksistensi masing-masing agama karena “mereka itu punya hak untuk menjalankan ajaran agamanya dan kita juga”. Dengan kata lain, umat Islam hendaknya bisa menjaga eksistensi agama dan tempat ibadah kita dan mereka non muslim. Di dalam sejarah perkembangan Islam pun kita jumpai adanya model masyarakat pluralis yaitu kehidupan bersama di Madinah. Pada saat itu komunitas yang hidup bersama terdiri dari aorang-orang Yahudi, Nasrani, Musyrik, Muslim Anshar, Muslim Muhajirin dan suku-suku yang lain. Mereka diikat untuk hidup bersama secara damai oleh “Piagama Madinah”. Mereka punya hak dan kewajiban yang sama sebagai “warga negara”. Nabi Muhammad Saw pernah bersabda yang artinya, “barangsiapa yang membunuh non-muslim dzimmi, yang tidak dalam keadaan perang, sayalah lawannya di akhirat” Di beberapa negara yang masyoritas penduduknya beragama Islam seperti di Mesir, Libanon, Suriah hubungan antara Islam dan Kristen benar-benar sudah cair. Artinya hampir tidak ada konflik dan bentrokan antara Islam dan Kristen yang diakibatkan persoalan agama. Tapi, di Indonesia ini hubungan trans-agama belum begitu cair betul- hal ini seperti yang disinyalir oleh Prof. Dr. KH. Saig Aqil Siraj bahwa “anehnya di Indonesia ini orang yang fanatik dan pidatonya keras itu dianggap keislaman dan keimanannya kuat sekali- sementara- orang yang bersiokap terbuka dianngap imannya kurang kuat dan islamnya tidak jelas. Padahal kalau kita menyimak sejarah Islam, di sana kita akan dapat menemukan pesan nabi Muhammad Saw kepada Usamah bin Zaid ketika mau berangkat perang ke Romawi, yaitu : janganlah engkau bunuh warga sipil, anak-anak, wanita, jangan engkau rusak tempat-tempat ibadah, orang-orang yang sedang beribadah di dalam Gereja dan bahkan dilarang untuk merusak tanaman. Dan apabila mereka sudah ada dalam tahanan, perlakukan dengan baik. Dan masih soal teologi ukhuwah ini, kita perlu melihat sejarah Islam pada era Abbasiyah khususnya pada era pemerintahan Harun al_Rasyid. Pada era kepemimpinannya, yang dibangunkan tempat ibadah itu bukan saja umat Islam, tetapi umat Kristiani dan umat Yahudi juga dibuatkan tempat ibadah. Kesimpulan sementara adalah bahwa kita, apapun agamanya, harus belajar memahami orang lain termasuk agama lain, “the others”. Mengapa demikian, karena di dalam agama itu paling tidak ada satu hal/aspek yang bisa membentuk model keberagamaan seseorang yaitu : pertama, ada sesuatu yang sangat built-in di dalam agama yaitu “emosi”. Emosi itu kalau sudah menjadi emosional, akan menjadi bibit atau cikal bakal dari munculnya agresifitas yang mudah mengarah kepada tindakan kekerasan ( (violence). Kedua, aktifitas keagamaan bisa mengurangi tindak kekerasan, dan juga bisa menjadi daya dorong yang hebat untuk menimbilkan kekerasan. Ketiga, masyarakat beragama yang tidak agresif itu biasanya terkondisikan oleh model pendidikan (leraning system) yang ditawarkan oleh pimpinan agama, masyarakat, atau kelompok agama yang santun secara sosial. Sebaliknya masyarakat beragama yang agresif biasanya terbentuk oleh model pemahaman pemahaman keagamaan para elit pemimpinnya (guru, dosen, kyai, pastur, romo, pendeta dll) yang berubah tanpa sadar dan menjelma menjadi “ideologi” pembele kepentongan tertentu. Oleh karena itu, pimpinan elit agama termasuk di dalamnya : guru, dosen,orang tua, kyai, da’i, muballigh, pendeta, pastur, romo, biksu, pimpinan gerakan mahasiswa, pimpinan ormas, pimpinan politik yang berbasis agama itu menjadi key-persons ke mana layar akan berkembang. Berkembang ke arah konsensus dan kompromi yang mengarah kepada kesejukan dan perdamaian (peace), atau ke arah pertentangan, mutual distrust dan kekerasan. Dan itulah watak asli dari agama yang memang ambivalent (bisa sejuk, bisa beringas, bisa lunak, bisa keras, bisa damai dan juga bisa perang). Karena sifatnya yang mendua, maka mestinya para elit agama harus betul-betul ekstra hati-hati dan waspada. Tingkah laku, akhlak sosial politik, munamuni, fatwa-fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh pemimpin agama akan sangat membentuk perilaku (behaviour) agresif dan non-agresif dari umatnya. Dan salah satu upaya untuk menumbuhkan mutual-trust adalah dengan secara bersama mengadakan aksi sosial seperti penanaman “seribuh pohon kerukunan umat beragama” yang pada hari ini akan dilaksanakan bersama oleh berbagai komunitas agama yang ada di Kebumen. Kegiatan bersaa semacam ini perlu ditumbuhkembangkan dan ditambah frekuensinya. Di samping itu-kalau tidak keliru- al-qur’an sendiri menegaskan tentang keseimbangan alam raya (Qs. Al-Rahman : 7-9) Allah Swt menegaskan pentingnya menjaaga keseimbangan. Ketiga ayat keseimbangan tersebut disebut di sela-sela ayat-ayat yang berbicara tentang nikmat-nikmat Allah yang ada di daratan, lautan dan udara. Dan ini masih diselingi dengan pengulangan kalimat fabiayyi aalaa-i rabbikumaa tukadzdzibaan (maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan). Hal ini mencerminkan bahwa nikmat Allah yang ada daratan, lautan dan udara, baru bisa dinikmati kalau terjadi keseimbangan dalam ekosistem, dan kegiatan penanaman 1000 pohon ini adalah salah satu upaya untuk itu. Dalam al-Qur’an juga banyak menyebut tentang pepohonan dan tetumbuhan serta fungsi-fungsinya, misalnya Qs. Yasin : 80 “Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu”- menerangkan salah satu fungsi tanaman/tumbuhan sebagai penyuplai oksigen. Di samping itu, tentang fungsi tanaman/tumbuhan sebagai peresap air dapat dibaca pada Qs. Al-Mu’minun : 18 “Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran, lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya”. Wallahu a’lam bi al-shawab.

Referensi : 1. Al-Qur’an dan Terjemahnya 2. Mastuki (ed), Kiai Menggugat, Jakarta : Pustaka Ciganjur, 1999 3. Abdurrahman Mas’ud Prof. PhD, Menuju Paradigma Islam Humanis, Yogyakarta : Gama Media, 2003 4. Amin Abdullah Prof. Dr, Pendidikan Agama Era Multi Kultural Multi Religius, Jakarta : PSAP, 2005

18 Maret 2009 at 8:42 am 5 komentar


Juli 2014
S S R K J S M
« Mar    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Blog Stats

  • 4,818 hits

yang lagi online


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.